DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dari 80 pasangan calon kepala daerah di Aceh, ada 6 pasangan calon yang mengajukan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). 6 pasangan calon yang mengajukan sengketa di MK berasal dari Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, Bireuen dan Sabang. Dan, MK hanya mengabulkan satu sengketa Pilkada untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yaitu Sabang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan akhir terkait dua sengketa hasil Pilkada di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang. Dalam sidang pengucapan putusan pada 24 Februari 2025, MK menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Aceh Timur, sementara mengabulkan sebagian permohonan PHP di Kota Sabang dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas di tengah jalan. Dari enam permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan dari Aceh, hanya dua yang berlanjut ke tahap pemeriksaan lanjutan, menandakan ketatnya standar yang diterapkan MK dalam menilai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).
DIALEKSIS.COM | Sabang - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan daftar perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah yang akan berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Salah satu kasus yang masuk dalam daftar tersebut adalah sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Sabang yang diajukan oleh pasangan calon (Paslon) Ferdiansyah - Muhammad Isa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Umum Koordinator KADIN Aceh, Muhammad Mada atau yang akrab disapa Cek Mada, memberikan tanggapan tegas terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh memitigasi atau mengurangi dampak potensi sengketa dalam pemilihan langsung kepada daerah (pilkada) serentak di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Surabaya - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan penyelesaian sengketa proses di Pemilihan 2024 harus lebih baik dari Pemilu 2024. Sebab ada yang berbeda dalam menyelesaikannya contohnya proses mediasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024.